WORKSHOP PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik dewasa ini telah menjadi isu yang semakin strategis karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan ekonomi dan politik. Kinerja birokrasi pelayanan publik di Indonesia yang sering mendapat sorotan dari masyarakat karena masih jauh dari harapan dan kebutuhan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengaduan, keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada pimpinan unit pelayanan maupun melalui surat pembaca pada berbagai media massa. Kurang baiknya kinerja birokrasi selama ini menjadi salah satu faktor penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Continue reading ‘WORKSHOP PELAYANAN PUBLIK’

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP) Kabupaten Pemalang Tahun 2013

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat yang mutlak bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara.  Prinsip tata pemerintahan yang baik mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Continue reading ‘Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP) Kabupaten Pemalang Tahun 2013′

RAPAT KOORDINAS PEMBAHASAN DRAF AWAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

IKU 1

Dalam rangka memperkuat akuntabilitas penerapan tata pemerintahan yang baik, terutama di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota, perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU). Continue reading ‘RAPAT KOORDINAS PEMBAHASAN DRAF AWAL INDIKATOR KINERJA UTAMA’

BINTEK STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Dalam rangka sinkronisasi dan efektivitas penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur agar sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2011 maka dilaksanakan Bimbingan Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang termasuk di Kecamatan dan Kelurahan. Continue reading ‘BINTEK STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG’