Pemalang Pusere Jawa

Pemalang Terima Penghargaan Dari Kemenkumham RI

0

Solo – Kabupaten Pemalang termasuk Kabupaten yang mendapatkan penghargaan untuk kategori Kabupaten Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Penghargaan tersebut, diraih Kabupaten Pemalang karena Kabupaten Pemalang, dinilai telah berpartisipasi dan menyampaikan data capaian terkait dengan pemenuhan HAM. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Hukuim dan HAM RI Yasonna Laoly kepada Bupati Pemalang Junaedi, saat peringatan hari HAM se dunia Ke 69 tingkat Nasional tahun 2017, yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Minggu, (10/12/2017) di salah satu Hotel di Solo, Jateng.

Dalam kesempatan peringatan Hari HAM tersebut Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly mengatakan, bahwa Pemerintah telah berkomitmen dalam upaya pemajuan dan pemenuhan HAM yang telah diamanatkan dalam konstitusi dan instrumen HAM International.

“Ini bisa dilihat dari dialog Universal Periodic Review (UPR) yang telah dilaksanakan pada awal Mei 2017, dimana saya bersama Menteri Luar Negeri telah memimpin Delegasi Rl untuk membahas perkembangan implementasi HAM dalam 4 tahun terakhir. Dalam pembahasan UPR tersebut, banyak negara anggota PBB menyampaikan tanggapan dan apresiasi yang baik, terkait dengan pemajuan HAM di Indonesia khususnya terkait dengan RANHAM” Jelas Yasonna.

Sementara itu Presiden Joko Widodo mengatakan, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan. pemenuhan. penghematan. periegakam dan pemajuan HAM adalah tanggung jawab Pemerintah. Namun. kewajiban tersebut, tentu saja bukan semata-mata diemban oleh Pernenntah Pusat. melarikan juga melekat di semua jajaran Pemerintah Daerah.

Dasar pertimbangannya, antara lain, karena faktor luasnya wilayah dan jenjang pemerintahan. serta birokrasi, yang menyulitkan Pemenntah Pusat untuk dapat menjangkau warga masyarakat secara langsung”. Terang Presiden.

Presiden juga meminta, agar Pemerintah Daerah perlu terus berperan aktif, dan turut serta mengemban kewajiban menghormati melindungi dan memenuhi HAM. Karena Pemerintah Daerah secara vertikal lebih dekat dengan rakyat, maka tugas keseharian Pemerintah Daerah dapat berdampak langsung bagi kondisi HAM.

“Yakni, dapat menguatkan atau melemahkan pemenuhan HAM tersebut”. Kata Jokowi.

Dalam peringatan hari HAM tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa pelaksanaan HAM telah teragendakan dengan jelas dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015. Agenda RANHAM ini perlu mendapat dukungan dari semua pihak.

“Dengan partisipasi dan dukungan seluruh lapisan masyarakat. Penghormatan, pelindungan. pemenuhan, penegakan. dan pemajuan HAM di Indonesia dapat terwujud dan terlaksana dengan baik”. Pinta Presiden.

Comments
Loading...
bayan escort escort bayan mersin escort bayan escort brazzers tecavüz porno altyazili porno porno hikayeleri turbanlı porno escort bayan bayan escort escort bayan