Pemalang – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diharapkan ikut meningkatkan rasio kesadaran masyarakat dalam memiliki izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini disampaikan Bupati Pemalang Junaedi, diwakili Asisten Pemerintahan Sekda, Aunurofiq saat rapat koordinasi sinkronisasi harmonisasi penegakkan peraturan daerah, di gedung Sasana Bhakti Praja, komplek rumah dinas bupati.

Dikatakan dalam LPPD Kabupalen Pemalang tahun 2017 dari BPKP tercantum aspek ketentraman dan ketertiban daerah, di mana indikator kinerja kunci rasio IMB masih 1, 057% atau masih pada kategori rendah.

“Kondisi ini, menunjukkan Perda IMB
belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Karena itu Satpol PP sebagai institusi pengawal penegakkan perda untuk melakukan langkah – langkah konkret dengan perangkat daerah terkait, agar rasio IMB meningkat”, kata Aunurofiq.

Aunurofiq menambahkan, pemerintah daerah terus mendorong perangkat daerahnya, untuk rmngoptimalkan pelaksanaan produk – produk hukum daerah.

“Melalui rapat ini, diharapkan akan menciptakan langkah tarpadu mewujudkan ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat”, ujarnya.

Aunurofiq menyebutkan, sesuai Undang – undang nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa kewenangan penegakkan Perda dan produk hukum daerah dilaksanakan oleh Satpol PP. Kewenangan kemudian dipertegas dan dikuatkan lagi dengan PP 16/2018 yang secara khusus mengatur mengenai Satpol PP.

Sedangkan untuk pelaksanaan penegakkan hukum produk daerah yang memuat ancaman pidana, pihaknya menyakini ada kaitan dengan institusi hukum lain seperti kepolisian, kejaksaan negeri, pengadilan negeri dan pengadilan agama. Untuk itu perlu koordinasi yang matang.

Selain itu, melalui koordinasi akan tercipta penindakan hukum dengan memperhatikan ketentuan, dan aturan yang ada.

“Sehingga tidak ada intervensi dalam penanganan perkara yang merupakan tugas aparat penegak hukum”, harap Aunurofiq, Rabu (13/3/2019).

Rakor dihadiri Forkorpimda Kabupaten Pemalang, dan anggota Forkorpimcam se Kabupaten Pemalang.