Pemalang – Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), disamping salah satu bentuk kewajiban Kepala Daerah sebagai prigres report atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun, LKPJ juga memiliki makna spesifik dan strategis. Hal ini dikatakan Bupati Pemalang Junaedi, saat menyampaikan laporan pada rapat paripurna di gedung DPRD, Senin, (18/3/2019).

“LKPJ juga memiliki makna spesifik dan strategis, yakni selain sebagai sarana untuk mengimplementasikan azas transparansi, dan akuntabilitas, juga bagi DPRD berfungsi sebagai sarana pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah”, ungkap Junaedi.

Maka dari itu, kata Junaedi sejalan dengan upaya pencapaian visi Kabupaten Pemalang,  yaitu terwujudnya Pemalang Hebat yang berdaulat, berjati diri, mandiri dan sejahtera. Sehingga, penyampaian LKPJ bupati akhir tahun anggaran 2018 ini, merupakan LKPJ yang ketiga selama masa bhakti kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang periode tahun 2016-2021.

“Sebagimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021”, ujarnya.

Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, Agus Sukoco, saat memimpin jalannya rapat paripurna menyampaikan, setelah rapat paripurna penyampaikan LKPJ Bupati akhir tahun anggaran 2018, maka agenda selanjutnya yaitu kegiatan pembahasan LKPJ dengan pembentukan Pansus LKPJ.

Sebelumnya diawali dengan rapat fraksi dan rapat pimpinan bersama ketua fraksi dalam rangka persiapan pembentukan Pansus LKPJ dan rapat paripurna dalam rangka pembentukan Pansus yang akan dilaksanakan tanggal 19 Maret 2019. Sebelum pembahasan LKPJ, juga akan ada pembekalan LKPJ dari Tim Ahli , yang akan dilaksanakan dalam forum bedah LKPJ rencananya akan dilaksanakan tanggal 20 sampai 22 Maret 2019.