Pemalang Pusere Jawa

Bupati Pemalang Terima Piagam WTP

0

PEMALANG – Bupati Pemalang, Dr. H. Junaedi, SH., MM, hari ini, Rabu (27/11/2019) menerima Piagam Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2018 dari Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Sulaimansyah, yang dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan diakhiri dengan saling bertukar cenderamata. Acara yang bertempat di Pendopo Kabupaten Pemalang tersebut, dihadiri Pj. Sekda, Drs. Nugroho Budi Raharjo, MM. dan segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Dalam sambutannya, Bupati Dt. H. Junaedi menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah atas diserahkannya piagam WTP sebagai simbol telah diterimanya Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018. Baginya, pemberian piagam itu dapat menjadi penyemangat untuk terus berupaya meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah mulai tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban ya.

” Opini WTP telah kita raih 3 kali berturut- turut “. ungkap Bupati.
Menurut Bupati, hal itu tidak berarti bisa berpuas diri namun justru dapat memacu kita untuk melakukan penyempurnaan serta peningkatan kualitas Laporan Keuangan Daerah sehingga bukan hanya opini WTP yang dipertahankan tapi kualitas dari WTP itu sendiri terus meningkat, dengan pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan dan akuntabel yang merupakan salah satu tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

“Mempertahankan opini WTP tidak lebih mudah dari mewujudkan, Opini WTP juga bukan tujuan akhir”, kata Bupati.

Terkait hal itu, Bupati H. Junaedi memberikan perintah kepada seluruh Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang diantaranya untuk terus meningkatkan laporan keuangan, meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar Perangkat Daerah, antar unit kerja juga dengan pihak eksternal, seperti BPKP, dan BPK RI untuk mendapatkan solusi dan langkah strategis dalam menyikapi permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan berkaitan dengan penandatanganan nota kesepakatan, Bupati berharap momentum tersebut akan lebih meningkatkan komunikasi, koordinasi dan sinergi antar lembaga pemerintah, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga akan berdampak positif bagi pembangunan daerah, melaui penyediaan data dan informasi yang nantinya akan dapat dimanfaatkan oleh stakeholder dan para pengambil kebijakan baik di pusat maupun daerah.

Comments
Loading...