Pemalang Pusere Jawa

Bupati Agung Paparkan DID Pada APBD Pemalang

0

Pemalang – Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo menjadi narasumber pada kegiatan Lokakarya Penguatan Pencapaian dan Pemanfaatan Dana Insentif Daerah (DID) Dalam Mendukung Pembangunan Di Kabupaten Pemalang Tahun 2021 di salah satu Hotel di Pemalang, Selasa (19/10/2021).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Pemalang menyampaikan beberapa hal terkait dengan pemanfaatan DID pada APBD Kabupaten Pemalang yaitu konteks otonomi daerah yang mulai berlaku di Indonesia sejak Tahun 1999. Secara konseptual, otonomi daerah dilandasi oleh tiga tujuan utama yaitu tujuan politik, tujuan administrative dan tujuan ekonomi.

Diketahui, hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian untuk tujuan administratif adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pusat dan Daerah termasuk sumber keuangan, sedangkan untuk tujuan ekonomi adalah terwujudnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Selanjutnya Bupati menjelaskan tentang Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang bersumber dari APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan atau pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.

Selengkapnya
1 daripada 414

“Skema pendanaan berbasis insentif berbentuk Dana Insentif Daerah ini mulai ada sejak APBN 2011 dan Kabupaten Pemalang sendiri mulai mendapatkan alokasi DID di tahun 2018”, terangnya.

Bupati juga menyampaikan gambaran kondisi Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2016-2020. Secara rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada periode 2016-2021 sebesar Rp. 304,8 milyar, sedangkan Pendapatan Daerah secara rata-rata sebesar Rp. 2,39 triliyun.

Bupati mengatakan, gambaran tersebut menunjukkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pemalang yang rendah sekali dengan tingkat kemandirian sebesar 12,72%. Artinya bahwa pola hubungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Pemerintah Pusat adalah pola hubungan yang instruktif, dimana peran Pemerintah Pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah.

“DID merupakan alokasi block grant yang penggunaannya menganut asas diskresi daerah sepenuhnya, untuk itu dengan mempertimbangkan kriteria utama maupun kriteria kinerja yang digunakan sebagai dasar pengalokasian DID, pemanfaatan DID seyogyanya dapat dioptimalkan untuk memenuhi/meningkatkan capaian indikator-indikator tersebut”, kata Bupati.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekda Kabupaten Pemalang Arifin, Nurman Siagian Education Manager Kompak Jakarta, dan Andriyanto Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan, serta OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.