Pemalang – Berbagai upaya guna mencegah adanya tindakan korupsi bagi ASN di lingkungan Pemkab Pemalang dengan gencar sudah dilakukan oleh Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, salah satu upaya tersebut yakni dengan mengikuti rakor pemberantasan korupsi yang diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan  Hari Anti Korupsi Sedunia yang dipimpin Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang Jawa Tengah, Kamis (11/11/2021).

Usai mengikuti rakor dalam wawancara Bupati Agung  menyambut baik dengan adanya acara Ini sebagai koodinasi kepala daerah dan termasuk Kabupaten Pemalang.

“ini sebagai penyegaran bahwa apa yang di sekitar kita agar di antisipasi biar tidak terjadi adanya tindakan korupsi”, ujarnya.

Lebih lamjut Agung mengatakan untuk penerapan di Pemalang apa yang menjadi perangkat atau alat untuk pencegahan tundak korupsi harus dipenuhi termasuk apa yang harus dipersiapan, apa yang harus dipenuhi termasuk juga LKHPN dari para calon penyelenggara negara maupaun pejabat negara untuk mengisi LKHPN sesuai apa adannya. Dengan menerapkan langka langkah pencegahan tindak korupsi tersebut diharapkan Pemalang bisa lebih baik dan bersih dari tindakan korupsi sesuai harapan masyarakat Kabupaten Pemalang.

“Semoga Pemalang lebih baik lagi dan bersih dari korupsi agar sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Pemalang”, harapnya.

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Kepala Daerah dan Ketua DPRD se Jateng, mereka dikumpulkan dalam satu forum di Gedung Gradhika Bhakti Praja untuk mendengarkan arahan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri.

Dalam kesempatan itu, Firli memberikan arahan terkait titik-titik potensi korupsi. Selain itu, ia juga memberikan cara pencegahan yang bisa dilakukan kepala daerah agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya sengaja mengumpulkan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se Jateng untuk mengingatkan kembali agar tidak melakukan korupsi.

Kehadiran pimpinan KPK diharapkan bisa menjadi pengingat mereka untuk memastikan pemerintahan berjalan dan anggaran negara dilaksanakan dengan baik.

Menurut Ganjar, koordinasi dengan KPK sudah berjalan baik di Jawa Tengah. Jateng bahkan sudah memiliki group Whatsapp dengan para pimpinan KPK untuk konsultasi dan pencegahan tindak pidana korupsi.

“Banyak kegelisahan kawan-kawan muncul, apalagi saat berhubungan dengan aparat penegak hukum. Sebenarnya kami ini salahnya di mana? Maka kita komunikasikan agar pencegahan korupsi benar-benar bisa dilakukan,” kata Ganjar.