PEMALANG – Sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Pemalang bersama DPRD senantiasa konsisten untuk meningkatkan kinerja pelayanan di semua sektor dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Pemalang yang AMAN (Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni).
Selain itu, dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah, Pemerintah juga senantiasa konsisten untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang. Hal itu disampaikan Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo, Selasa (8/3/2022) saat membuka acara Musrenbang Kabupaten Pemalang Tahun 2022 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2023 yang dilaksanakan secara daring dan luring. Di Pendopo Kabupaten, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dan Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Pemalang serta di kantor OPD masing-masing.

” Untuk itu, agar pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tersebut berjalan dengan sukses, kita perlu mencermati beberapa indikator makro dan realita yang sedang kita hadapi saat ini “. sambung Bupati.

Bupati memaparkan, Beberapa indikator tersebut yaitu, Tingkat kemiskinan Kabupaten Pemalang yang masih relatif tinggi yakni sebesar 16,56 persen atau sebanyak 215 ribu jiwa penduduk Kabupaten Pemalang masuk kategori miskin pada tahun 2021. Angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang tahun 2021 menunjukkan tren kenaikan dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 16,02 persen.

Disamping itu, Kabupaten Pemalang menjadi salah satu lokus sasaran Penanganan Kemiskinan Ekstrem.

Dibandingkan dengan tingkat kemiskinan provinsi Jawa Tengah maupun Nasional tahun 2021, angka kemiskinan Kabupaten Pemalang relatif lebih tinggi. Angka kemiskinan Jawa Tengah tahun 2021 sebesar 11,79 persen dan Nasional sebesar 9,71 persen. Untuk itu, Bupati mengingatkan dan meminta seluruh pihak yang terkait untuk bergerak bersama menekan jumlah kemiskinan di Kabupaten Pemalang melalui terobosan-terobosan yang inovatif.

Musrenbang diikuti sebanyak 225 peserta. Mereka terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Perguruan Tinggi, dan Asosiasi Profesi.