PEMALANG – Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, Jumat (8/7/2022) menyampaikan jawaban Eksekutif atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021, di R Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang.

Bupati Agung menyampaikan jawaban eksekutif dalam garis – garis besar yang menjadi perhatian sebagian besar fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Pemalang. Adapun uraian secara lebih lengkap dan terperinci atas setiap pendapat, pertanyaan, saran dan masukan dari masing – masing fraksi telah disampaikan dalam buku jawaban eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021.

Bupati menyebutkan ada empat strategi peningkatan PAD yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pertama, Penambahan pemasangan alat perekam transaksi (tapping box) pada objek pajak. Kedua, perubahan regulasi untuk menetapkan perubahan pajak reklame, harga pasar, pajak mineral bukan logam dan batuan. Ketiga, Elektronifikasi pemungutan pajak dan retribusi dengan melakukan aplikasi e-BPHTB, e-Simpatda, e- SPTPD dan pengadaan aplikasi baru sebagai dasar penghitungan PAD dan Keempat, Pemberian penghargaan Anugerah Pajak Daerah bagi pembayar pajak terbesar dan tertaat.

“Sebagian besar fraksi juga memberikan fokus yang mendalam terhadap kinerja pelaksanaan APBD, terutama pada kinerja belanja dan realisasi SILPA Tahun Anggaran 2021,” kata Bupati.

Pemerintah Daerah sejalan dengan harapan dari fraksi untuk terus bekerja keras mengoptimalkan kinerja pelaksanaan APBD, meningkatkan agar pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Kabupaten Pemalang, untuk bersama-sama mewujudkan Kabupaten Pemalang yang AMAN (Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Tatang Kirana di ruang rapat paripurna gedung DPRD Pemalang, diikuti pimpinan dan anggota DPRD, Sekda M.Arifin beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang.(Dms)