Pemalang – Dalam rangka memenuhi harapan seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap berbagai pokok permasalahan yang disampaikan pada rapat paripurna sebelumnya, Bupati Pemalang Mansur Hidayat memberikan jawabannya pada rapat paripurna dalam rangka Jawaban Eksekutif Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Raperda Kabupaten Pemalang Tahun 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Senin (10/10/2024).

Pada kesempatan itu, Bupati Mansur menyampaikan, jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda Kabupaten Pemalang Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2025- 2045 Kabupaten Pemalang sejalan dengan visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan aspirasi dari masyarakat, maka visi RPJPD Kabupaten Pemalang adalah Terwujudnya Kabupaten Pemalang MULYA (Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya).

“Kabupaten Pemalang mengupayakan peningkatan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Pemalang. Upaya jangka pendek dalam RKPD Tahun 2025 Pemkab Pemalang telah mengalokasikan anggaran peningkatan infrastruktur jalan yang cukup besar yaitu 100 milyar, pembangunan Rumah Sakit Randudongkal 20 milyar, pembangunan lanjutan TPA Purana 5 milyar, dan penanganan Rob sebesar 15 milyar yang bersumber dari APBD Kabupaten Pemalang, APBD Provinsi Jateng dan APBN”, paparnya.

Penanganan korban penyalahgunaan narkoba akan didasarkan pada hasil asesmen oleh instansi terkait guna penanganan rehabitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Sedangkan aspek penegakkan hukum akan dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu yang di bentuk oleh BNN akses layanan yang memadai terhadap program rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika.

“Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas Pendidikan Pemenuhan capaian SPM Pendidikan, Mengintensifkan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah Provinsi dalam upaya pengadaan sarana dan prasarana pendidikan menengah, Mengintesifkan konsultasi dan koordinasi dengan Perguruan Tinggi Negeri untuk membuka Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) di Kabupaten Pemalang, Pendampingan dan pembinaan penggunaan Dana BOS”, imbuhnya.

“Aspek peningkatan kesehatan masyarakat merupakan salah satu prioritas utama pembangunan pemerintah daerah guna percepatan pencapaian SPM kesehatan, pemerintah telah menganggarkan DAU Earmark urusan Kesehatan dengan peruntukan penyelesaian masalah kesehatan”, papar orang nomor satu di Pemalang itu.

Sebagian DAU Earmark dan sumber pendanan lainnya diarahkan untuk pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) yang telah dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2024, sehingga masyarakat Kabupaten Pemalang dapat berobat secara gratis dengan ketentuan biaya rawat inap kelas 3 pada semua rumah sakit yang telah bekerjasama dengan BPJS.