PEMALANG – Ada 6 fraksi yang menyampaikan pandangan umum pada Rapat Paripurna dalam rangka Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Pemalang Slamet Ramuji yang juga dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dan Nurkholes,, Ada enam fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya Kamis (10/7/2025).

Keenam fraksi tersebut yaitu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Persatuan Pembanguan (PPP) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Fraksi PDIP menyoroti bahwa perubahan APBD merupakan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, pergeseran anggaran antar unit organisasi dan kegiatan, pemanfaatan silpa, serta keadaan darurat dan luar biasa.

Fraksi berharap agar Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tetap sinkron dengan RPJMD dan mempertanyakan konsistensi antara program-program dalam perubahan APBD dengan dokumen perencanaan daerah jangka menengah dan RKPD.

Selanjutnya Fraksi PKB mempertanyakan terkait pengelolaan tapping box dan pemenuhan target tapping box pada tahun 2025, pemberlakuan e-retribusi bagi pedagang di 16 pasar besar di Kabupaten Pemalang yang belum dikelola secara maksimal, kolam renang di Widuri merupakan kolam renang dengan infrastruktur yang sudah baik namun belum dimaksimalkan dan langkah-langkah yang akan dilakukan eksekutif dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pemalang serta perkembangan penanganan sampah di Kabupaten Pemalang dan langkah konkrit yang akan dilakukan DLH seperti apa.

Dari Fraksi Gerindra menyampaikan terkait pos pendapatan daerah yang berkurang sebesar Rp.17 milyar, besarnya kenaikan belanja daerah sebesar Rp. 69 milyar dan pendapatan daerah mengalami penurunan Rp.17 milyar, adanya ketergantungan dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi sangat besar mengingat ketidakstabilan penerimaan negara akan berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah dan prioritas untuk infrastruktur jalan harus ditingkatkan terutama untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan di sepanjang Watukumpul, Moga, Pulosari dan Bodeh.

Dari Fraksi Golkar memandang bahwa perubahan APBD tahun anggaran 2025 merupakan konsekuensi logis dan perkembangan dan dinamika fiskal daerah serta belum maksimalnya sinkronisasi antara program perubahan APBD dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Dari Fraksi PPP menyampaikan pandangannya apakah perubahan APBD akan mempengaruhi perubahan SOTK, apa penyebab rendahnya anggaran belanja operasional di Kecamatan, apa rencana Pemerintah Daerah untuk mengurangi potensi silpa, berapa besar proyeksi belanja daerah rill pada perubahan APBD tahun anggaran 2025 dan apa saja pembangunan infrastruktur fisik yang akan dilaksanakan pada perubahan APBD ini dan kemungkinan bagaimana pelaksanaannya jika dikaitkan dengan manajemen waktu yang tersedia.

Dari Fraksi PKS menanyakan mengapa PSIP Pemalang tidak mendaftar dalam liga 4 Jateng tahun ini apakah anggaran pembinaan olahraga khususnya sepakbola mengalami recofusing atau kendala regulasi, terkait perangkat desa yang sudah pensiun mengapa belum diterbitkan SK pemberhentiannya oleh Bupati apakah ada kendala administrasi atau politis bagaimana dampaknya terhadap pelayanan publik dan hak pensiun serta bagaimana jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun ini.

Usai semua fraksi menyampaikan pandangan umumnya, rapat kemudian ditutup oleh Wakil Ketua DPRD Slamet Ramuji mengingatkan agenda Rapat Paripurna Jawaban Eksekutif Atas Pandangan Umum Fraksi sesuai jadwal akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025.

Rapat dihadiri Wakil Ketua DPRD Aris Ismail, Wakil Ketua DPRD Wardoyo, Sekretaris Daerah Heriyanto, para Asisten dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.