Pemalang – Untuk mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Kejaksaan Negeri Pemalang melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Penandatanganan berlangsung di Ruang Gadri Rumah Dinas Bupati, Senin (25/8/2025).

Pada kesempatan itu, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro mengatakan, penandatanganan kesepakatan tersebut memiliki arti penting dalam melaksanakan tugas pembangunan di Kabupaten Pemalang, karena pada saat menjalankan tugas, terdapat dinamika dan potensi permasalahan-permasalahan hukum di bidang perdata.

“Dan jika tidak kita ambil secara baik, tentunya akan menghambat jalannnya pemerintahan dan pelayanan publik,” ungkapnya.

Melalui kesepakatan tersebut, selanjutnya Pemkab dan Kejari Pemalang membangun sinergi yang baik dalam menangani permasalahan hukum dan kolaborasi itu akan memperkuat upaya pencegahan dan penyelesaian permasalahan hukum sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu Kajari Pemalang, Muib menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Kami ucapkan terimakasih yang sangat luar biasa, kegiatan hari ini sangat luar biasa, penandatanganan antara pemkab dan kejari Pemalang,” ungkapnya.

penandatanganan Kesepakatan Penanganan Hukum disaksikan Wabup Nurkholes dan Sekda Heriyanto beserta jajaran Pemkab.