PEMALANG – 6 Fraksi menyampaikan pandangannya pada rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pemalang Martono, dan dihadiri pula oleh Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dan Nurkholes itu diadakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang, Senin (6/10/2025).

Adapun fraksi-fraksi yang menyampaikan pandangan umum yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Giliran pertama dari Fraksi PDIP, mereka menyampaikan pandangan umumnya yaitu kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2026 diantaranya difokuskan untuk pendanaan percepatan pembangunan infrastruktur jalan, dan program prioritas bupati dan wakil bupati yaitu jalan halus merata dan jalan mantap. Konektivitas antara wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa.

Selanjutnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan pandangan umumnya yaitu pendapatan daerah dalam RAPBD 2026 direncanakan sebesar 2,76 triliun relatif stagnan dibandingkan tahun 2025 yaitu sebesar 2,75 triliun. DPRD melalui Komisi C telah merekomendasikan agar pada tahun 2025 ini dilakukan penambahan tapping box menjadi 100 unit.

Dari Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan umumnya yaitu pada Tahun 2026 Kabupaten Pemalang masih mengalami kondisi keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan peningkatan PAD. Tahun 2026 wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang untuk menjaga kestabilan kondisi kapasitas keuangan yang mengalami kondisi keterbatasan.

Dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan umumnya yaitu pembangunan infrastruktur dan pemerataan wilayah dan bidang sosial, pendidikan dan kesehatan.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan pandangan umumnya yaitu, meminta penjelasan mengenai sejumlah rencana PAD, berapa riilnya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan belanja daerah.

Terakhir dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan pandangan umumnya berupa pertanyaan, apakah raperda APBD ini telah benar-benar sejalan dengan visi RPJPD yang menekankan pembangunan berkelanjutan, pemerataan wilayah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Rapat Paripurna tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Aris Ismail dan Slamet Ramuji, Sekda Pemalang Heriyanto, para Asisten dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.