PEMALANG-Bupati Pemalang Anom Widiyantoro mengikuti rapat koordinasi dalam rangka reviu dan evaluasi penyederhanaan birokrasi yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB melalui Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana.

Kegiatan yang mengusung tema mengenai evaluasi kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka penguatan tata kelola kelembagaan Pemerintah Daerah, untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi hasil itu diadakan Rabu, (29/10/2025) di Semarang.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan pentingnya kegiatan hari ini, mengingat perubahan birokrasi dan penataan kelembagaan di Jawa Tengah 2025 menuntut segenap jajaran pemerintahan yang dipimpinya untuk profesional dan aktif, dalam beradaptasi dengan pola kerja di era efisiensi.

“Berdasarkan amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 (Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), bahwa belanja pegawai daerah agar tidak melebihi 30% dari total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ini yang penting. Permasalahannya adalah banyak di Kabupaten ataupun Kota kita yang di atas, tidak hanya 30% bahkan ada yang mendekati 50%,” tegasnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, “Kalau berbicara mengenai Kementerian PANRB banyak hal yang akan kita lakukan bukan hanya masalah honornya saja atau sumberdaya manusia saja, namun capaian-capaian birokrasi kita akan mempengaruhi terhadap dampak kebijakan yang Bapak/Ibu sampaikan. Karena kebijakan sekecil apapun akan berdampak pada kesejahteraan Rakyat”.

Rakor evaluasi penyederhanaan birokrasi ini diikuti oleh kepala daerah baik bupati, wakil bupati maupun walikota dan wakil walikota se-Jawa Tengah, serta unsur organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dari masing-masing daerah.