PEMALANG-Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menghadiri sekaligus membuka kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Menuju Kepastian Tata Kelola Perlindungan dan Penempatan Awak Kapal Perikanan Migran dalam Kewenangan Daerah, Nasional, Regional, dan Internasional” di Hotel Wijaya Pemalang, Rabu (15/10/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Anom menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan. Ia menyampaikan bahwa FGD ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperbaiki tata kelola, serta meningkatkan perlindungan dan penempatan awak kapal perikanan migran.

“Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mempertemukan berbagai pihak dalam merumuskan langkah konkret guna meningkatkan perlindungan, kesejahteraan, dan kepastian hukum bagi awak kapal perikanan migran,” ujar Bupati Anom.

Anom menjelaskan bahwa awak kapal perikanan migran memiliki kontribusi besar dalam sektor perikanan dan kelautan, baik di dalam negeri maupun di kapal berbendera asing. Namun, mereka juga termasuk kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak dan eksploitasi.

“Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola yang mencakup pengaturan yang jelas, pengawasan yang efektif, serta koordinasi antar lembaga di berbagai tingkatan,” tambahnya.

Bupati Anom juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi lintas sektor dan wilayah, agar kebijakan yang dihasilkan dapat saling melengkapi serta memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Melalui forum ini, ia berharap lahir rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan dapat diimplementasikan baik di tingkat daerah maupun nasional.

“Mari kita jadikan forum ini sebagai ruang terbuka untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan mencari solusi terbaik bagi perlindungan awak kapal perikanan migran,” tutupnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan sejumlah tamu undangan dari berbagai unsur, termasuk lembaga swadaya masyarakat, akademisi, pelaku usaha, serta aparat penegak hukum.