Pemalang – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pemalang bersama Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memperkuat kolaborasi dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Kerja sama ini dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, agar pelaku usaha memahami pentingnya pendataan ekonomi sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah maupun nasional. Salah satu sosialisasi yang dilakukan yaitu penyelenggaraan talkshow radio dalam tajuk Ngobrol Bareng BPS dengan tema Kolaborasi BPS dan Pemerintah Daerah dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 di studio LPPL Radio Swara Widuri FM, Rabu (11/3/2026).

Kepala BPS Kabupaten Pemalang, Teguh Iman Santoso menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan program nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali untuk mendata seluruh aktivitas usaha, baik usaha konvensional maupun usaha berbasis digital.

“Sensus Ekonomi ini bukan hanya program daerah, tetapi program nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Kami berharap seluruh pelaku usaha dapat berpartisipasi agar data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya,” jelas Teguh.

Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2026 dengan dua metode pendataan. Tahap pertama dilakukan melalui pengisian data secara mandiri oleh perusahaan besar melalui sistem daring atau web. Selanjutnya, petugas sensus akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah (door to door) untuk menjangkau pelaku usaha kecil, usaha rumahan, hingga usaha berbasis digital.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Pemalang Dian Ika Siswanti menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi melalui penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

“Pemerintah daerah akan membantu menyosialisasikan Sensus Ekonomi 2026 melalui berbagai saluran komunikasi agar masyarakat dan pelaku usaha dapat berpartisipasi aktif serta memberikan data yang akurat,” ujar Dian.

Ia berharap sinergi antara BPS dan pemerintah daerah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya data ekonomi bagi pembangunan.