PEMALANG – Pemerintah Kabupaten Pemalang menggelar silaturahmi bersama Bupati dan Wakil Bupati Pemalang dengan Ketua dan Sekretaris Partai Politik Non-Parlemen di ruang Gadri Kantor Bupati Pemalang, Jumat (10/4/2026). Kegiatan ini menjadi ajang mempererat hubungan serta membangun komunikasi yang lebih solid antara pemerintah daerah dan seluruh elemen partai politik.

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari momentum halal bihalal sekaligus upaya menjaga silaturahmi dengan seluruh partai politik. Ia menegaskan bahwa partai politik merupakan representasi masyarakat secara utuh, sehingga keberadaannya memiliki peran penting dalam dinamika pembangunan daerah.

“Beberapa waktu lalu kita sudah bersilaturahmi dengan pimpinan partai politik. Partai politik adalah bagian dari masyarakat seutuhnya. Dalam dinamika yang ada, mungkin ada partai yang tidak memiliki perwakilan di parlemen pusat, namun tetap memiliki peran di daerah. Intinya kami ingin terus membangun silaturahmi dengan seluruh masyarakat, khususnya teman-teman partai politik,” ujarnya.

Bupati juga berharap melalui kegiatan tersebut seluruh pihak dapat kembali ke fitrah, saling menyapa, serta memperkuat kebersamaan demi kemajuan daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Pemalang Joko Ngatmo mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan momentum penting untuk mempererat hubungan dan memperkuat komunikasi antar pemangku kepentingan, khususnya partai politik non-parlemen.

Ia menegaskan bahwa meskipun tidak berada di parlemen, peran partai politik tetap sangat penting dalam menjaga dinamika demokrasi yang sehat dan konstruktif.

“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat terbangun sinergi yang kuat. Mari kita jadikan silaturahmi ini sebagai wadah memperkuat komitmen dalam menjaga persatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, serta terus berkontribusi bagi pembangunan daerah,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pj Sekda Endro Johan Kusuma, Asisten I dan III, sejumlah Kepala OPD, serta Ketua dan Sekretaris Partai Politik Non-Parlemen.