Pemalang – Pengurangan jumlah penduduk miskin menjadi prioritas program pembangunan di Jawa Tengah. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, saat memimpin Rakor Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah, Selasa, (26/2/2019), di pendopo rumah dinas Bupati Pemalang.

“Kalau kita sudah ada niat mengurangi kemiskinan, maka akan terasa mudah, apabila kita mengetahui siapa warga kita yang miskin, siapa yang membutuhkan, siapa yang tidak bekerja atau sudah bekerja tapi belum keluar dari kemiskinan atau belum sejahtera”, ujar Yasin.

Dikatakan, pada basis data terpadu dari Dinas Sosial, tertulis kemiskinan eksklusif eror dan inklusif eror, untuk masalah kemiskinan di Kabupaten Pemalang masuk dalam empat besar bagian bawah.

“Saya ingin Kabupaten Pemalang jadi prioritas penanggulangan kemiskinan”, ungkapnya.

Maka dari itu, dalam penggulangan kemiskinan, pihaknya meminta agar integritas dimunculkan, selain itu juga selalu memperhatikan daerah yang berada di garis merah. Di Kabupaten Pemalang ada 35 desa yang berada di garis merah, sedangkan pada garis kuning ada 72 desa, dan garis hijau sebanyak 115 desa.

Lebih lanjut Yasin mengingatkan kembali agar tidak ada penyelewengan bantuan sosial, karena sudah ada satuan tugas penegakkan hukum (Satgas Gakkum) bantuan sosial, sehingga diharapkan tidak ada relawan yang terseret hukum.

Sementara Kepala Bappeda Privinsi Jawa Tengah, Prasetyo Ariwibowo menjelaskan, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pemalang tahun 2014 hingga 2018 semakin menurun.

Pergerakkan penurunan kemiskinan di Kabupaten Pemalang dinilai cukup baik, namun angkanya masih diatas angka kemiskinan di Jawa Tengah.

” Tahun 2014 jumlah penduduk miskin mencapai 236.979 jiwa, sedangkan pada tahun 2018 menjadi 208.366 jiwa, atau turun 28.643 jiwa”, jelasnya.

Kepala Bappeda Pemalang, Sudaryono, mengemukakan berbagai upaya telah dilakukan dalam menanggulangi kemiskiman, seperti memberikan dana dibidang sosial, infrastruktur, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pelatihan sertifikasi, penempatan dan pemagangan tenaga kerja.
“Serta fasilitasi pemodalan bagu UMKM melalui program subsidi dan kredit usaha rakyat”, ujarnya.